-->
Anggota Fraksi PKB DPR RI: Provinsi Madura Harus untuk Kemaslahatan Masyarakat Madura

Anggota Fraksi PKB DPR RI: Provinsi Madura Harus untuk Kemaslahatan Masyarakat Madura



LensaMadura, Bangkalan- Anggota Fraksi PKB DPR RI, Syafiuddin Asmoro mengaku pihaknya mendukung rencana Madura menjadi Provinsi tersendiri dengan catatan tujuannnya untuk kemaslahatan masyarakat Madura. 

"Kalau untuk kemaslahatan masyarakat Madura saya mendukung penuh Provinsi Madura," terang terang politisi PKB yang akrab disapa Ba Syafi' ini saat acara Webinar dengan tema " Siapkan Madura Menjadi Provinsi?"  Selasa (29/12/2020). 

Tetapi, kata anggota Komisi V DPR RI ini, bila upaya menjadikan Madura sebagai Provinsi hanya untuk kepentingan kaum elit, dan hanya untuk bagi-bagi kekuasaan. " Saya dengan tegas menolak," tandas Syafi.

Syafi juga memberikan opsi untuk percepatan Madura Provisni dengan menjadi daerah istimewa, sama seperti DKI, Aceh dan beberapa daerah istimewa lainnya. Atau, kalau itu tidak memungkinkan, opsi terakhir adalah Madura menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. 

Dalam acara yang sama, Iriani Ismail, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura (FIB) UTM menjelaskan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal penting dalam pembangunan. Dalam konteks Madura, SDM kita masih perlu banyak perbaikan. " Indeks Pembagunan Manusia (IPM) di Madura masih tergolong rendah," tukasnya. 

K.H. Ahmad Halimy, Wakil Pengasuh Ponpes Raudlatut Tholibin Sumenep menuturkan bahwa sebenarnya isu Provinsi Madura merupakan isu lama. Kata pria yang akrab disapa Halimy ini, pertanyaannya harus dirubah, yaitu Apa Manfaat Kalau Madura Menjadi Provinsi?. 

"Bila dengan menjadi Provinsi akan membawa kemaslahatan, tidak ada persoalan. Hanya saja, dari beberapa daerah yang lebih dulu menjadi Provinsi sendiri, bisa dikatakan 70 persen tidak sukses. Makanya itu harus benar-benar dikaji terlebih dahulu," tukasnya. (*)
Advertisement

Baca juga:

Admin
Media berita online yang menyajikan informasi seputar Madura, Hukrim, Pendidikan, Ekonomi, Budaya, Pariwisata, Politik dan Pemerintahan.